Urbanisasi adalah mesin utama modernisasi Tiongkok. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit yang megah, terdapat tantangan besar bernama Desa Kota (Urban Village). Area ini adalah sisa-sisa pemukiman pedesaan yang terkepung oleh perluasan kota, sering kali dianggap kumuh, namun menyediakan hunian murah bagi para migran.

Ketika pemerintah memutuskan untuk merombak area ini melalui Urban Village Redevelopment Projects (UVRPs), tujuannya mulia: meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, realitanya sering kali berdarah. Mengapa sebagian proyek berjalan mulus, sementara yang lain memicu demonstrasi anarkis?

Penelitian dari Dinghuan Yuan (Jinan University), Yung Yau (Lingnan University), dan Haijun Bao (Zhejiang University City College) membedah fenomena ini dengan meneliti 439 proyek di tujuh kota besar Tiongkok (termasuk Beijing, Guangzhou, dan Hangzhou).

1. Siapa yang Memutuskan? Akar dari Kekerasan

Temuan paling krusial dari riset ini adalah bahwa “Siapa yang memimpin” menentukan “Seberapa besar konflik”yang akan terjadi. Para peneliti membagi proyek ke dalam dua model besar:

• Model Top-Down (Dari Atas ke Bawah): Dipimpin langsung oleh pemerintah. Model ini memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memicu konflik kekerasan. Mengapa? Karena pemerintah sering menggunakan kekuatan “hak istimewa negara” (eminent domain) untuk menggusur warga demi kepentingan umum, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati, berujung pada pengusiran paksa.

• Model Bottom-Up (Dari Bawah ke Atas): Dipimpin oleh komite desa atau warga sendiri. Model ini terbukti jauh lebih damai karena adanya proses negosiasi yang lebih setara.

2. Masalah Uang: Siapa yang Mendanai?

Sumber pendanaan ternyata memengaruhi tingkat gesekan di lapangan. Riset ini mengkategorikan empat jenis pengaturan institusional:

• BVF (Warga Mendanai Sendiri): Tingkat konflik paling rendah. Karena warga adalah investor sekaligus pemilik, mereka merasa memiliki kontrol penuh atas masa depan mereka.

• BPDF (Didanai Pengembang Swasta): Meskipun bersifat bottom-up, keterlibatan pengembang swasta sering meningkatkan konflik dibandingkan model BVF. Ada ketegangan antara motif laba pengembang dan keinginan kompensasi maksimal dari warga.

• TGF (Pemerintah Mendanai): Sering kali melibatkan biaya transaksi yang tinggi dan birokrasi yang kaku, yang meningkatkan risiko protes jika kompensasi dianggap tidak adil.

3. “Rumah Ganti Rumah”: Lokasi adalah Kunci

Selain struktur organisasi, kebijakan teknis di lapangan sangat memengaruhi emosi warga:

• In Situ Resettlement (Pindah di Lokasi yang Sama): Proyek yang menjanjikan warga bisa tinggal kembali di lokasi semula setelah pembangunan selesai cenderung minim konflik. Warga memiliki ikatan emosional (ikatan sosial desa) yang kuat dengan tanah mereka.

• Displacement (Dipindahkan ke Pinggiran): Memindahkan warga ke distrik lain yang jauh dari pusat kota sering dianggap sebagai “penghancuran struktur sosial” dan memicu perlawanan keras.

4. Pelajaran dari Tiongkok: Menuju Pembangunan Manusiawi

Para peneliti menyimpulkan bahwa untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan, pemerintah harus bergeser dari model “Lahan-Sentris” (hanya mengejar pertumbuhan fisik) ke “Manusia-Sentris”.

Strategi yang direkomendasikan adalah:

1. Memberikan ruang bagi warga untuk menjadi pengambil keputusan utama.

2. Memprioritaskan pembangunan kembali di lokasi yang sama untuk menjaga jalinan sosial.

3. Transparansi dalam penghitungan luas area relokasi agar tidak muncul perasaan diperlakukan tidak adil.

---

Sumber Referensi:

Yuan, D., Yau, Y., & Bao, H. (2024). Urban village redevelopment in China: Conflict formation and management from a neo-institutional economics perspective. Cities, 145, 104710. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104710